Peta Situs

Biaya yang berhubungan dengan biaya proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban

A.1.4.

Agenda sidang pada pengadilan

A.2.

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

A.2.1.

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses

A.2.2.

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai

A.2.3.

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai

A.2.4.

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi

A.2.5.

Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi

A.2.6.

Biaya untuk memperoleh salinan informasi

A.3.

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

A.3.1.

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Nama program dan kegiatan; b. enanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lain, seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran dan proposal

A.3.2.

Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sekarang namanya LKjIP

A.3.3.

Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

a.

Rencana dan laporan realisasi anggaran

b.

Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

A.3.4.

Ringkasan daftar aset dan inventaris

A.3.5.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait

A.4.

Informasi Laporan Akses Informasi

A.4.1.

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

a.

Jumlah permohonan informasi yang diterima

b.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi

c.

Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak

d.

Alasan penolakan permohonan informasi

A.5.

Informasi Lain

Informasi terkait tingkat kunjungan website

B.1.

Informasi tentang Perkara dan Persidangan

B.1.1.

Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi

B.1.2.

Informasi dalam Buku Register Perkara

B.1.3.

Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara

B.1.4.

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara

B.1.5.

Laporan penggunaan biaya perkara

B.2.

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan

B.2.1.

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya

B.2.2.

Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemerikasaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya, sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik

B.2.3.

Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan

B.2.4.

Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran, dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan

B.2.5.

Putusan Majelis Kehormatan Hakim

B.3.

Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan

B.3.1.

Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran Ma yang telah disahkan atau ditetapkan

B.3.2.

Naskah semua Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran Ma yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik

B.3.3.

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan

B.3.4.

Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan

B.3.4.

Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

B.4.

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan

B.4.1.

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan

B.4.2.

Standar dan maklumat pelayanan pengadilan

B.4.3.

Profil hakim dan pegawai stidaknya meliputi : a. Nama; b. Riwayat Pekerjaan; c. Posisi; d. Riwayat Pendidikan; e. Penghargaan yang diterima

B.4.4.

Data statistik kepegawaian yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan penyebaran hakim serta pegawai

B.4.5.

Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya

B.4.6.

Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia

B.4.7.

Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja

JAM KERJA
Senin s/d Kamis	Jum'at
08.00 - 16.30	08.00 - 17.00
ISTIRAHAT
Senin s/d Kamis	Jum'at
12.00 - 13.00	12.00 - 13.30

Standar Konten Website

PTSP ONLINE

Jam Pelayanan

Pengunjung Situs

Gratifikasi Online

Temukan Kami disini

	KRITERIA INFORMASI
A.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Pengadilan
	A.1.	Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
		A.1.1.	Profil Pengadilan meliputi :
			a.	Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
			b.	Struktur organisasi pengadilan
			c.	Alamat, telepon, faksimile, situs resmi pengadilan dan email resmi pengadilan
			d.	Daftar nama pejabat dan hakim pengadilan
			e.	Profil singkat pejabat struktural
			f.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirim oleh KPK
		A.1.2.	Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
		A.1.3.	Biaya yang berhubungan dengan biaya proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban
		A.1.4.	Agenda sidang pada pengadilan
	A.2.	Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
		A.2.1.	Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses
		A.2.2.	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai
		A.2.3.	Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
		A.2.4.	Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi
		A.2.5.	Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
		A.2.6.	Biaya untuk memperoleh salinan informasi
	A.3.	Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
		A.3.1.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Nama program dan kegiatan; b. enanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lain, seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran dan proposal
		A.3.2.	Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sekarang namanya LKjIP
		A.3.3.	Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
			a.	Rencana dan laporan realisasi anggaran
			b.	Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
		A.3.4.	Ringkasan daftar aset dan inventaris
		A.3.5.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
	A.4.	Informasi Laporan Akses Informasi
		A.4.1.	Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
			a.	Jumlah permohonan informasi yang diterima
			b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi
			c.	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak
			d.	Alasan penolakan permohonan informasi
	A.5.	Informasi Lain
		Informasi terkait tingkat kunjungan website

B.	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik
	B.1.	Informasi tentang Perkara dan Persidangan
		B.1.1.	Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi
		B.1.2.	Informasi dalam Buku Register Perkara
		B.1.3.	Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara
		B.1.4.	Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
		B.1.5.	Laporan penggunaan biaya perkara
	B.2.	Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
		B.2.1.	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya
		B.2.2.	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemerikasaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya, sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik
		B.2.3.	Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan
		B.2.4.	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran, dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan
		B.2.5.	Putusan Majelis Kehormatan Hakim
	B.3.	Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan
		B.3.1.	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran Ma yang telah disahkan atau ditetapkan
		B.3.2.	Naskah semua Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran Ma yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik
		B.3.3.	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan
		B.3.4.	Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan
		B.3.4.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
	B.4.	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan
		B.4.1.	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan
		B.4.2.	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan
		B.4.3.	Profil hakim dan pegawai stidaknya meliputi : a. Nama; b. Riwayat Pekerjaan; c. Posisi; d. Riwayat Pendidikan; e. Penghargaan yang diterima
		B.4.4.	Data statistik kepegawaian yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan penyebaran hakim serta pegawai
		B.4.5.	Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
		B.4.6.	Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia
		B.4.7.	Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja