LHKPN & LHKASN
Kewajibann Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan 
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Pejabat yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


NAMA
JABATAN
KET
RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H
Ketua
SYAKDIAH, S.H.I., M.H.
Wakil Ketua
ULYA URFA , S.HI., M.Ag
Hakim
BAYU BASKORO, S.Sy
Hakim
Dr. AKMA QAMARIAH LUBIS, S.Ag., S.H., M.A.
Panitera
RIDWAN AFFANDY RANGKUTY, S.H.
Sekretaris
Dra. MURNI RAHAYU
Panitera Muda Gugatan
SITI AISYAH, S.Ag
Panitera Muda Permohonan
MUHAMMAD EFENDI, S.H.I.
Panitera Muda Hukum
 

 

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


NAMA
JABATAN
KET
SITI FAHLENI, S.HI
Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
LISNA SOFIANTI, S.H
KaSubag. Perencanaan TI dan Pelaporan
HENNI ERAWATI
Pengadministrasian Persuratan
TAUFIK HIDAYAT BATUBARA, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
FISYA WULAN SARI, A.Md.
Arsiparis Pelaksana/Terampil
RIZQAN FADHLY ANNAJMI AKSARA, A.Md
Pengelola Perkara
HERLINA, S.Pd
Jurusita Pengganti
SAFFANAH SILMI, S.H
Analis Perkara Peradilan
HUSNUL KHOTIMAH, A.Md
Pengadministrasi Registrasi Perkara
RIZKI KHAIR HARAHAP, S.H.
Analisis Perkara Peradilan